Pimpinan Komisi VI DPR RI berdialog dengan Menteri BUMN Erick Thohir usai Rapat Kerja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022). Foto : Munchen/Man

Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp260 miliar. Alokasi tersebut sesuai dengan Surat Badan Anggaran DPR RI No. B/16721/AG.05.02/09/2022 tertanggal 20 September 2022. Selanjutnya, Ketua Komisi VI Faisol Rizal mengatakan Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil keputusan ini kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.

"Untuk selanjutnya, Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN RI agar mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai hasil keputusan rapat Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN RI," katanya saat memimpin rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga menyetujui Penyertaan Modal Negara (PNM) Tunai sesuai dengan harmonisasi Badan Anggaran sebesar Rp41 triliun. "Ditambah alokasi cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp5,6 triliun," lanjut politisi Partai Gerindra tersebut. Serta PMN Non Tunai tahun anggaran 2023 sebesar Rp3 triliun.

Rincian PNM Tunai tersebut diantaranya adalah kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp28,9 triliun, PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun, PT LEN Industri (Persero) sebesar Rp1,7 triliun, Perum LPPNPI/Airnav Indonesia sebesar Rp659,2 miliar. Sedangkan PNM Non Tunai diberikan kepada PT RNI (Persero) sebesar Rp2,5 triliun dan PT LEN Industri (Persero) sebesar Rp456,3 miliar. (bia/sf)